Dirinya juga berpesan agar kepala desa tidak anti kritik terhadap media, LSM ataupun masyarakat. Karena menurutnya dana yang berasal dari pemerintah pusat tersebut seyogianya untuk kesejahteraan masyarakat sehingga harus di musyawarahkan penggunaannya.
“Uang rakyat ya wajar di kembalikan ke rakyat berbentuk infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masyarakat jangan kocok bekem sendiri tanpa musyawarah dengan perwakilan warga masyarakat karena uang DD bukan jatuh dari langit atau uang nenek moyang Kades,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Inspektorat Kabupaten Pesawaran menemukan indikasi penyimpangan anggaran ratusan juta rupiah dalam pengelolaan Dana Desa (DD) Gunungsugih Kecamatan Kedondong yang dikelola oleh Kepala Desa (Kades) desa setempat Syaiful Anwar.
Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesawaran Singgih Febrianto mengatakan, sementara pihaknya telah menemukan ada beberapa temuan yang nilainya mencapai ratusan juta, baik itu temuan penyimpangan administrasi maupun temuan pengembalian.
“Iya, untuk sementara hasil pemeriksaan, ada temuan dugaan penyimpangan administrasi sebesar Rp200 juta, dan pengembalian kelebihan bayar sebesar Rp60 juta,” kata Singgih, Rabu 15 Mei 2024.
“Tim kami juga menemukan adanya temuan bahwa tanah embung di Dusun Gunungraya Desa Gunungsugih, kami belum mendapatkan surat hibahnya,” tambahnya.
(WII)
