WAKTU INDONESIA – Pemerintah Desa (Pemdes) diharapkan dapat menyiapkan diri menjadi desa tangguh bencana. Hal itu guna menyiasati potensi bencana alam gempa bumi di Kabupaten Pesawaran yang dapat terjadi kapan saja.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesawaran Sofyan Agani mengatakan, wilayah Kabupaten Pesawaran masuk salah satu daerah yang berada di Sesar Tarahan dan Sesar Semangko. Artinya, potensi terjadi gempa sangat dimungkinkan dialami.
“Maka dari itu, desa kita diharapkan dapat mengedukasi diri agar menjadi desa tangguh bencana,” kata dia, Kamis 8 Agustus 2024.
Menurutnya, bencana dibagi menjadi prabencana peristiwa bencana dan pasca bencana yang keseluruhannya menjadi tanggungjawab bersama bukan pada pemerintah semata.
“Kondisi geografis wilayah Kabupaten Pesawaran memiliki potensi bencana lain seperti longsor dan banjir serta tsunami yang diakibatkan dari gempa bumi,” ujarnya.
“Sementara sektor yang bersentuhan langsung ada di desa-desa sehingga diperlukan pemahaman yang cukup ditengah masyarakat agar nantinya siap menghadapi ketika ada bencana,” timpalnya.
Dirinya menjelaskan, dalam menangani persoalan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan mengurangi egosektoral pada masing-masing pihak sehingga lebih memudahkan mengaktualisasi di lapangan.
“Pemahaman bisa dilakukan melalui Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda,Tokoh Agama,Tokoh Adat dan sejumlah elemen masyarakat lainnya serta kita semua ini dapat menurunkan egosektoral pada pihak yang terkait,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Erwan Sukijo mengatakan bahwa apapun yang menjadi arahan pemerintah tentu menjadi perhatian dan dilaksanakannya.
“Kalau pemerintah desa ini kan ya ikut arahan dari pemerintahan yang lebih tinggi, selagi masih dalam koridor dan memiliki dasar hukum yang jelas insya Allah desa mengikutinya,” kata dia.
Menanggapi hal tersebut, Rama Diansyah salah satu tokoh adat di Kabupaten Pesawaran gelar Paksi Sejati mengatakan, bahwa apa yang dikemukakan Kepala BPBD Kabupaten Pesawaran memang perlu disikapi oleh para pihak terkait.
“Sebagai masyarakat adat, tentu sudah dari turun temurun ada suatu kebiasaan dalam menangani bencana manakala terjadi. Namun, pemerintah melalui BPBD juga dapat mendorong dan melengkapinya ditengah masyarakat untuk prabencana. Entah itu berupa sosialisasi, himbauan maupun pelatihan pelatihan yang diberikan melalui teori dan praktek,” kata dia.
Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari wujud kehadiran negara ditengah masyarakat sebelum peristiwa bencana terjadi. Jangan sampai, ketika ada bencana semua hanya bisa menuding dan menyalahkan serta mengkambinghitamkan pihak tertentu.
“Aturannya sudah jelas, tinggal bagaimana seluruh komponen terkait bisa bersama sama sinergi dan tidak terfokus pada satu pihak yang lebih mengutamakan eksistensi dan egosektoral semata,” pungkasnya.
(WII)
