PESAWARAN, WAKTUINDONESIA – Vaksinasi pelajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Gedongtataan, Pesawaran, Lampung, ditinjau langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesawaran Nanda Indira Dendi, Kamis (23/9/21).
Bunda Nanda, demikian dia disapa, mengatakan vaksinasi itu merupakan salah satu pendukung untuk menjamin kesehatan para siswa yang saat ini sudah mulai melangsungkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
“Saya yakin, banyak wali murid yang khawatir ketika anak-anaknya berangkat sekolah di tengah pandemi seperti saat ini. Maka dari itu pemerintah mengambil langkah untuk memprioritaskan vaksin ini kepada para pelajar, sehingga mereka bisa mengikuti PTM secara aman dan juga nyaman, serta terhindar dari paparan covid-19,” katanya.
Dirinya menjelaskan, pada pelaksanaan vaksinasi hari ini pihak Pemkab menyiapkan vaksin sebanyak 1000 dosis yang dibagi untuk pelajar di dua Sekolah Menengah Atas (SMA).
“Hari ini 795 dosis untuk pelajar SMKN 1 Gedongtataan sedangkan sisanya untuk SMAN1 Gedongtataan, sedikit demi sedikit kita gulirkan vaksin ini untuk para pelajar, sehingga pelajar yang berada di Pesawaran semua tersentuh oleh vaksin,” ujarnya.
“Memang ada beberapa kendala yang kita hadapi dalam pelaksanaan vaksinasi untuk pelajar, salah satunya ketersediaan vaksin yang terbatas, tapi kita bersyukur untuk saat ini semua pihak sedang berusaha agar kita mendapatkan vaksin untuk masyarakat terutama untuk para pelajar,” timpalnya.
Sementara itu, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pesawaran Anca Martha Utama mengatakan, saat ini Pemkab baru memprioritaskan untuk para pelajar tingkat SMA/SMK sederajat, sedangkan untuk murid SD dan SMP belum bisa dilakukan.
“Saat ini kita masih menyelesaikan untuk tenaga pendidiknya dahulu, sedangkan regulasi dari pemerintah pusat remaja yang bisa dilakukan vaksin itu umur 12-18 tahun, berartikan itu level dari jenjang pendidikan SMP dan seterusnya, jadi SD belum,” kata dia.
Dirinya juga menjelaskan, untuk saat ini PTM yang dilakukan memang belum seluruh sekolah, melihat dari zonasi masing-masing desa, dan juga sekolah yang melaksanakan PTM harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan di tengah pandemi.
“Inikan baru beberapa saja, kemudian jam belajarnya juga dilakukan pembatasan, anak yang masuk sekolah juga harus dibatasi sehingga tidak adanya kerumunan. Hal ini guna mencegah terjadinya klaster baru dalam dunia pendidikan,” katanya.
(apr/WII)
